Gerakan demokratik

Gerakan Demokratik Belum ‘Kehabisan Akal’

-Konsolidasi Gerakan merespon pemilu 2009-

Satu kemajuan penting gerakan demokratik di Indonesia telah dicapai, Berkumpulnya lebih dari 20 organisasi rakyat dari seluruh Indonesia dalam satu konferensi adalah bukti bahwa gerakan demokratik belum ‘kehabisan akal’ dalam melawan musuh-musuh rakyat. Antusiasme lebih dari 100 peserta yang hadir dalam konferensi dalam mengemukakan pandangan dan pokok-pokok pikirannya menunjukan optimisme kemenangan yang pasti datang. Sekalipun agenda demi agenda pembahasan berhasil diselesaikan dan kesepakatan-kesepakatan tentang sikap dalam menghadapi pemilu 2009 telah dirumuskan secara demokratis, namun secara keseluruhan belumlah menjadi satu cerminan dari keberhasilan sebuah konsolidasi besar gerakan rakyat. Masih sangat banyak organisasi massa rakyat yang belum terlibat dalam konsolidasi ini. Kita hanya berhasil mengonsolidasikan sebagian kecil organisasi buruh, sebagian kecil organisasi tani, sebagian kecil organisasi mahasiwa dan seterusnya. Padahal bersama-sama pula kita menyaksikan selama ini maraknya konsolidasi-konsolidasi taktis baik yang bersifat sektoral ataupun momentual dari tingkat nasional hingga daerah-daerah yang melibatkan berbagai organisasi dalam jumlah sangat besar.

Problem fragmentasi memang telah disadari sebagai fatsal yang paling fundamental menjadi penyebab lemahnya gerakan. Tanpa persatuan dari seluruh kekuatan demokratik yang ada, perlawanan melawan musuh rakyat yang paling berat menjadi sangat sulit dimenangkan. Gerakan yang terpecah-pecah baik sektor ataupun teritori membuatnya kehilangan sebagian besar signifikansi politiknya untuk mendesakkan perubahan. Dengan begitu semakin amatiran dan tidak memiliki kemampuan memukul musuh yang paling tangguh. Gerakan yang terpecah-pecah secara sektor ataupun teritorial hanya mampu melawan musuh yang paling kecil, hanya memenangkan pertandingan di sektor atau teritorinya saja.

Lalu, dengan apa dan dalam lapangan politik mana yang akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut? Bersama-sama kita telah menyimpulkan bahwa imperialisme telah merampas sumber-sumber modal yang seharusnya dapat digunakan untuk memajukan tenaga produktif rakyat. Industri nasional yang seharusnya menjadi jawaban atas problem-problem rakyat --problem pengangguran, kemiskinan, konsumsi dan lain sebagainya-- tidak bisa dibiayai lagi oleh negara. Negara menjadi kekurangan modal untuk membangun industri dalam negerinya, sementara rezim borjuasi SBY-Kalla tidak lebih hanya sebagai pengobral aset-aset rakyat, tidak berani melawan kehendak imperialisme. Perlawanan-perlawanan spontan rakyatpun bermunculan terutama dari sektor-sektor rakyat yang terkena dampak langsung dari praktek-praktek imperialisme. Walau demikian gerakan-gerakan yang muncul masih bersifat spontan dan embrionik, belum tersistematisir dan terpimpin, sehingga menjadi rentan terhadap sogokan-sogokan negara borjuasi. Dengan begitu sebenarnya lapangan politik pemilu seharusnya dipandang sebagai bagian dari lapangan front bagi gerakan demokratik untuk lebih dapat secara efektif mengampanyekan tuntutan-tuntutan rakyat. Totalitas dari ketepatan dalam memilih program yang tepat sebagai jalan keluar dari persoalan-persoalan rakyat, bentuk perjuangan bersama (front) dan lapangan politik pemilu seharusnya menjadi keyakinan kita bersama.

Namun seperti yang telah dijelaskan diawal soal sikap politik gerakan, organisasi dan individu yang memercayai kebenaran dari strategi dan taktik (Stratak) kita masih kecil, belum mayoritas. Tampak ada hambatan-hambatan khusus untuk menarik mayoritas organisasi atau individu dalam stratak kita, ke dalam persatuan dalam merespon momentum pemilu; ke dalam persatuan yang lebih solid dalam partai front. Karenanya gerakan harus mendapat contoh dari kaum pelopornya. Meskipun hanya sedikit melibatkan organisasi dan individu dalam konsolidasi, kaum pelopor seharusnya tidak memundurkan langkah yang sudah menjadi keyakinannya. Kepeloporan politik dibutuhkan untuk membuka kebuntuan politik yang dialami gerakan, sekaligus tetap berpropaganda tentang kebenaran stratak.

Sikap itulah yang memberikan tekad untuk tetap melaksanakan konferensi seperti yang dijadwalkan yaitu pada tanggal 20 dan 21 Juni 2006. Bertempat di Cibinong, Bogor-Jawa Barat, secara bersama-sama dirumuskan satu tema besar soal taktik dalam merespon pemilu 2009. Ada beberapa landasan yang menjadi alasan pentingnya konferensi ini:

1. Soal kesimpulkan tentang kepentingan utama dari imperialis yaitu pertama mencari sumber bahan baku kedua pasar untuk menampung hasil-hasil produksi dari negara-negara industri utama dan ketiga tenaga kerja murah. Untuk melancarkan kepentingannya tersebut imperialisme membutuhkan liberalisasi ekonomi dan privatisasi di negara-negara sasaran ‘pencaplokan’ yang dilegalkan dalam bentuk deregulasi perundang-undangan seperti UU PMA, UU Sumber Daya Air, Otonomi Daerah dan lain sebagainya yang pada dasarnya memudahkan imperialisme melakukan pencaplokan ekonomi. Imperialisme yang menunjukkan kepentingan nyata dalam pengusaan sumber daya alam. Misalnya Kasus blok Cepu, pemberian beberapa sumur minyak lain, dan baru-baru ini perusaaan tambang asing RioTinto yang kembali ditunjuk pemerintah untuk membuka ekplorasi tambang emas dan nikel di Sulawesi Tengah dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi penyebab perekonomian nasional semakin memperoleh hambatan untuk maju karena industri dan struktur industri kita semuanya bergantung pada asing; semuanya tergantung impor. Arena kebijakan pemerintah tidak pernah menyediakan sumber daya untuk memajukan sektor industri bahkan yang lebih parah lewat anggaran yang ditetapkan pemerintah justru difokuskan untuk membayar utang luar negeri, rekapitulasi surat obligasi perbankan dan lain sebagainya.
2. Pemerintahan SBY-Kalla justru berpihak kepada kepentingan Imperialisme dari pada memberi tekanan kepada pertumbuhan tenaga produktif rakyat. Sementara kekuatan elit pun tak jauh berbeda, semuanya tunduk pada kehendak imperialis. Sikap populis yang ditunjukkan oleh PDI-P dalam kasus penolakan revisi UUK no. 13 hanyalah sebagai strategi kampanye mereka untuk meraih simpati massa.
3. Di tingkat gerakan, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pertama, gerakan anti imperialisme makin mengerucut; kedua, kebutuhan mendekatkan diri dengan politik semakin menguat; pengalaman Amerika Latin cukup signifikan menginspirasi gerakan. Contoh: sayap politik WALHI dan PPR, termasuk juga di Gerakan Mahasiswa terjadi perubahan mindset dalam memandang pemilu. Maka, menjadi tugas kita sekarang adalah selain tetap membangun gerakan ekstra-parlementer, langkah-langkah parlementer juga harus mulai dimasuki oleh kaum gerakan yang anti imperialis untuk menyediakan alternatif politik bagi rakyat.
4. Bahwa perjuangan menentang imperialis harus diarahkan kepada kepentingan pokok kaum imperialis saat ini, yaitu; bahan baku, pasar dan tenaga kerja. Dalam konteks gerakan dibutuhkan satu fokus dalam rangka menajamkan isu tentang perang terhadap imperialisme, satu program tuntutan yang dapat memudahkan penerimaan dan pengertian rakyat terhadap imperialisme, program tersebut yaitu: Hapuskan hutang luar negeri, pengambilalihan perusahaan-perusahan tambang dan bangun pabrik (industri) nasional. Ketiga fokus tuntutan ini disebut “Tri Panji Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat”. Tri Panji Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat sekaligus sebagai alat dalam mempersatukan gerakan spontan rakyat. Itulah mengapa Tri Panji Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat disebut leitstar (bintang penuntun arah) bagi agitasi propaganda perjuangan melawan imperialisme secara lebih utuh.

Konferensi sendiri dihadiri oleh organisasi tingkat nasional dan daerah, yang tergabung dalam coregroup–coregroup baik coregroup di tingkat nasional maupun coregroup di tingkat wilayah dan kota, yang hingga saat ini telah terbangun di 17 propinsi. Di tingkat nasional organ yang tergabung dalam inisiator awal nasional adalah Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan dari organ wilayah ada puluhan organ lokal yang telah bergabung, di antaranya adalah PSTP-Belawan, FPB, KPPJ, GERAM (Gerakan Rakyat Miskin), HPPI (Sumut), SPKL (Lampung), SBTPI, SPOI (Jakarta), KAMD, PSB (Jateng), SPI, KMY, PRP, SMI (Jogjakarta), LPKP (Jatim), KPRK (Bali), Kelompok Peduli Lewotana- KPLT, Serikat Rakyat Untuk Pemukiman Layak, SEPARATIK, FORUM PEMUDA LEMBATA (FPL), SPP (Serikat Pedagang Pasar), GERAM (Kelompok Tani Rotanolet, Forum Aspirasi Masyarakat Desa Iantena, KelompoK tani Liavua), FORMARES, SAMPEL, Forkomasta (NTT), PPM, KPPSB (Kaltim), YTM, KPPA, Amasuta, Lespek Buol, PEI, PBHRST, YMPP, YPR, PRMST, KKP, IPBK-Bangkep, JARI, SP (Sulteng). Sementara peserta peninjau yaitu dari SBSI 1992. peserta peninjau ini memang nantinya diperspektifkan dapat terlibat dalam partai front kita. Namun peserta peninjau yang tadinya menyanggupi untuk datang tidak dapat berada bersama-sama kita dalam forum karena ada halangan mendadak.

Dalam konferensi disepakati satu bentuk organisasi yang masih bersifat komite persiapan yang diberi nama KOMITE PERSIAPAN PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL (KP-PAPERNAS), yaitu satu bentuk organisasi yang masih bersifat non permanen sebagai kelanjutan dari kerja pembentukan coregroup, sekalipun bentuk organisasinya masih bersifat non permanen atau masih dalam bentuk sebuah komite persiapan namun bentuk organisasinya sudah disiapkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan mendesaknya terutama soal kampanye dan propaganda, perluasan struktur dan pendanaan organisasi. Itulah mengapa KP-PAPERNAS dibuat lebih rigid struktur organisasinya, menyerupai organisasi permanen --tentunya dalam menuju penstrukturan yang lebih permanen tersebut harus melalui sebuah mekanisme yang demokratis, yaitu kongres-- dengan tujuan memperbanyak keterlibatan orang dalam kerja-kerja fungsional. Hal lain yang juga penting adalah soal bagaimana komite persiapan yang dibangun harus dapat mengakomodir kemungkinan bergabungnya organisasi atau individu baru ke dalam komite. Di sinilah satu badan presidium dibutuhkan, satu badan yang merupakan representasi dari kekuatan-kekuatan politik yang mendukung komite, sekaligus sebagai badan yang berfungsi sebagai pengontrol eksekutif. Organisasi-organisasi yang akan bergabung belakangan otomatis akan masuk menjadi anggota presidium. Selain dua badan tersebut masih ada satu institusi lagi yang cukup penting adalah majelis pertimbangan organisasi (MPO), MPO menjadi penting dalam fungsi menaikkan citra komite di hadapan rakyat. Dalam MPO berisi tokoh-tokoh politik yang sepakat dengan program komite, namun secara organisasi MPO tidak memiliki wewenang terhadap eksekutif atau presidium. Walau demikian MPO dapat memberikan pertimbangan politik terhadap eksekutif.

Dalam sesi pemilihan pengurus eksekutif KP-PAPERNAS terpilihlah kawan:

Dominggus Oktavianus (FNPBI) sebagai Ketua Umum KP-PAPERNAS, Sulaiman (GSPB) sebagai ketua I (bidang perburuhan), Rudi Hartono (LMND) sebagai ketua II (bidang pemuda dan mahasiswa), Gigih Guntoro (PRD) sebagai ketua III (bidang petani dan nelayan), Marlo Sitompul (SRMK) sebagai ketua IV (bidang kaum miskin kota), Tejo Priyono (JAKER) sebagai ketua V (bidang seni dan budaya), Lukman Hakim (PRD) sebagai sekretaris jendral, Ganjar Krisdiyan (PRD) sebagai Wakil Sekretaris Jendral, Daniel Johan (HIKMAHBUDHI) sebagai Bendahara dan Katarina Pujiastuti (FNPBI) sebagai Ketua Hubungan Internasional. Sedangkan jajaran departemen akan dipilih melalui rapat antara Presidium dan seluruh jajaran pengurus pusat terpilih hasil konferensi,

Tugas utama komite persiapan ini adalah melaksanakan kongres partai persatuan sebagai alat bagi kita untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu 2009. Tentunya untuk dapat terlibat pemilu, partai membutuhkan syarat-syarat terutama struktur di tingkat propinsi, kota dan kecamatan. Karena itu tugas dari KP-PAPERNAS adalah melengkapi kekurangan struktur yang ada yang menjadi syarat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPHUKHAM) dan KPU. Selain itu KP-PAPERNAS juga memiliki keharusan untuk terus melibatkan rakyat melalui organisasi-organisasinya ke dalam KP-PAPERNAS, sekaligus dalam upaya memaksimalkan kampanye perlawanan terhadap Imperialisme.